Execution of Restitution for Child Victims of Criminal Acts (A Study at the Grobogan District Prosecutor’s Office)

Thesa Tamara Sanyoto; Abdul Rachmad Budiono; Fachrizal Afandi

doi:10.55173/yurisdiksi.v21i3.337

Authors

Thesa Tamara Sanyoto Faculty of Law, Brawijaya University Malang, Indonesia
Abdul Rachmad Budiono Faculty of Law, Brawijaya University Malang, Indonesia
Fachrizal Afandi Faculty of Law, Brawijaya University Malang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v21i3.337

Keywords:

Execution, Restitution, Child Victims, Criminal Acts.

Abstract

This study aims to analyze the regulatory framework and implementation of restitution enforcement for child victims of criminal acts, with specific emphasis on the authority of Public Prosecutors at the Grobogan District Prosecutor’s Office. Restitution is a fundamental right granted to victims under the Child Protection Law and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, designed to restore the material and immaterial losses suffered by children due to criminal acts. The law establishes the perpetrator’s responsibility to provide restitution and allows substitute imprisonment when the payment obligation is not fulfilled. This research applies a socio-legal methodology by integrating normative legal analysis with empirical examination of how restitution is implemented in practice. Such an approach allows the researcher to assess the compatibility between legal norms and their actual enforcement in safeguarding child victims’ rights. The findings reveal persistent challenges in restitution execution, including complicated procedures for filing applications with the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), strict evidentiary requirements, limited victim awareness, and the absence of detailed technical guidelines for asset seizure to guarantee payment. When perpetrators fail to compensate, state-funded compensation is necessary to uphold victim protection. Therefore, strengthening restorative justice principles, enhancing coordination among law enforcement institutions, and ensuring clearer execution mechanisms are essential to guarantee legal certainty and fulfillment of restitution rights within Indonesia’s criminal justice system.

References

Afandi, F. (2022). Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal. Undang: Jurnal Hukum, 5(1), 231–255.

Alyafedri, Y., & Koto, I. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Yang Diatur Kuhap Dan Diluar Kuhap. Unes Law Review, 6(4), 11643–11653.

Badrudduja, A., & Widowaty, Y. (2023). Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc), 4(2), 57–68.

Bimantara, I., & Sumadi, I. P. S. (2018). Konsep Restitusi Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Di Indonesia. Kertha Wicara, 7(2), 3–4.

Detik.Com. (2022). Perjalanan Kasus Herry Wirawan Hingga Lolos Dari Hukuman Mati.

Diana, A. R., Maryano, M., & Chandra, T. Y. (2025). Penerapan Pidana Pengganti Dalam Pembayaran Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Cendekia: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, 2(2), 287–298.

Djulaeka, & Devi Rahayu. (2020). Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka.

Fachrie, Y., Zurnetti, A., & Rias, I. (2025). Implementasi Restitusi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Berdasarkan Penetapan Pengadilan (Studi Kasus Penetapan Nomor 1/Res. Pid/2023/Pn Bkt). Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development, 7(6), 4898–4908.

Gandasubrata, P. S. (1977). Masalah Ganti Rugi Dalam/Karena Perkara Pidana, Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan. Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, Alumni, Bandung.

Gultom, D. M. A. M.-E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara Norma Dan Realita. Jakarta: Pt Raja Grafindo Utama.

Hadi, A. (2005). Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: Cv. Pustaka Setia.

Huraerah, A. (2018). Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa Cendekia.

Kobis, F. (2017). Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata. Lex Crimen, 6(5).

Marpaung, L. (1996). Proses Tuntutan Ganti Rugi & Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Pt Radja Grafinda Persada.

Murtadho, A. (2020). Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Ham, 11(3), 445–466.

Naim, S., Hidaya, W. A., Sambang, V. C., & Mustafa, S. S. H. (2025). Perwujudan Restitutio In Integrum Sebagai Hak Anak Korban Tindak Pidana. Jurnal Usm Law Review, 8(3), 1683–1696.

Nurul, K., Erry, G., & Yenny, F. Z. (2023). Pelaksanaan Permohonan Penuntut Umum Dalam Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan. Badamai Law Journal, 8(2), 308–323.

Parahita, N. P. (2023). Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban.

Putri, M. (2019). Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Soumatera Law Review, 2(1), 115–134.

Ramadania, A. (2019). Penerapan Pemberian Restitusi Oleh Pelaku Bisnis Perdagangan Orang Kepada Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Di Kota Batam. Batam: Repository Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam.

Ramadhan, B. (2023). Lpsk Ungkap Cara Bagaimana Mario Dandy Patuhi Restitusi.

Ricardo, D., & Iryani, D. (2024). Optimalisasi Eksekusi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum. Ilmu Hukum Prima (Ihp), 7(1), 27–38.

Sabri, F., Zahara, Z., & Tasman, T. (2023). Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Unes Journal Of Swara Justisia, 6(4), 398–414.

Saimima, I. D. S. (2020). Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. Deepublish.

Tarigan, D. P., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Penerapan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Demi Kepastian Hukum. Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah, 2(1), 336–345.

Tome, I. M. D., Asa, S., & Resopijani, A. (2023). Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Atambua. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 1(4), 252–263.

Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, 6(2).