Juridical Implications of the Imposition of Substitute Imprisonment under the Attorney General Guideline

Muhammad Fahmi Abdillah; Prija Djatmika; Yuliati

doi:10.55173/yurisdiksi.v22i2.378

Authors

Muhammad Fahmi Abdillah Faculty of Law, Brawijaya University Malang, Indonesia
Prija Djatmika Faculty of Law, Brawijaya University Malang, Indonesia
Yuliati Faculty of Law, Brawijaya University Malang, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.55173/yurisdiksi.v22i2.378

Keywords:

Corruption Crimes; Compensation Payment Penalty; Substitute Imprisonment Penalty.

Abstract

Corruption as an extraordinary crime causes state financial losses that have not been optimally recovered, particularly because convicted persons tend to choose substitute imprisonment rather than paying compensation. Although this mechanism has been regulated under Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, its implementation has resulted in a significant accumulation of unrecovered state losses. The issuance of Attorney General Guideline Number 1 of 2019 was intended to serve as a technical guideline for prosecution; however, it continues to raise juridical issues. This study aims to analyze the juridical implications of the implementation of the guideline and to formulate an ideal regulatory framework. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches, which are analyzed prescriptively. The findings indicate the existence of legal uncertainty due to the absence of clear parameters for determining substitute imprisonment, low effectiveness resulting from its alternative nature, weak coercive force, and inconsistency in prosecutorial discretion. Therefore, a reformulation of the regulation is necessary by positioning compensation payment as a mandatory and cumulative sanction in order to optimize the recovery of state financial losses and strengthen legal certainty and consistency in prosecution.

References

Badriyah, S. M. (2011). Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan. Masalah-Masalah Hukum, 40(3), 384–392.

Cahyani, T. D. (2023). Hukum Acara Pidana Indonesia (Dalam Teori Dan Praktek). Ummpress.

Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025a). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dame Journal Of Law, 1(1), 111–133.

Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, T. (2025b). Rikonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Dame Journal Of Law, 1(1), 111–133.

Chazawi, A. (2005). Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia.

Effendi, E. (2022). Penjatuhan Pidana Ganti Rugi Sebagai Pidana Pokok Dalam Kejahatan Terhadap Harta Benda. Jurnal Usm Law Review, 5(2), 618–632.

Hafizi, D. (2025). Kajian Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Subsidair Pada Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Lex Lata, 7(2), 1–14.

Hiariej, E. O. (2009). Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana. Erlangga.

Indahsari, M., & Hafrida, H. (2020). Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. Pampas: Journal Of Criminal Law, 1(1), 38–53.

Ismansyah, I. (2007). Penerapan Dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Demokrasi, 6(2), 241274.

Juliana, R., Razak, A., & Yandy, E. T. (2024). Urgensi Penambahan Masa Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Hukum Tata Negara. Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, 8(1), 29–46.

Laia, F. (2024). Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi. Jurnal Profile Hukum, 2(2).

Makawimbang, H. F. (2014). Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif. Thafa Media.

Margono, R., Sh, M., Arief, M. I., & Sh, M. (2024). Reformulasi Pidana Tambahan Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi. Mcl Publisher.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nugraha, M. N. A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alusista Ditinjau Dari Uu No. 31 Tahun 1999 Jo Uu No. 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi. 2(1), 607–614.

Pratama, W. O., Jaya, D. P., & Pase, A. T. (2024). Juridical Review Of The Role Of Judges In Legal Discovery (Rechtvinding) According To The Principles Of Good Justice In Handling Cases (Civil). Jurnal Hukum Sehasen, 10(2), 689–698.

Putra, M. A., & Adhari, A. (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unes Law Review, 6(2), 4817–4826.

Qadri, R. T., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2025). Inkonsistensi Hukum Pengaturan Pengembalian Uang Hasil Korupsi Dari Perspektif Kepastian Hukum. Collegium Studiosum Journal, 8(1), 66–82.

Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti Dan Denda. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 137–161.

Romli Atmasasmita, S. (2017). Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia. Prenada Media.

Silitonga, A. B., Syahrin, A., Mulyadi, M., & Putra, M. E. (2021). Analisis Ratio Decidendi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Rumusan Pasalnya Tidak Ada Ancaman Pidana Mati (Studi Putusan No. 241/Pid. Sus/2019/Pn. Tjb). Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2(3), 410–422.

Suryosumpeno, C. (2020). Rezim Pemulihan Aset: Antara Dibenci Dan Dibutuhkan! (Vol. 5). Reqbook.

Syamza, R., & Faniyah, I. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Oleh Jaksa Eksekutor Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(2), 138–145.

Wardhani, H. P., & Ningsih, A. S. (2024). Acts Against Law In The Law Of Union: Elements Of Acts And Implications For Liability For Damages: Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. The Prosecutor Law Review, 2(1).